Tangerang Selatan, 8 Desember 2025 – Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT) telah menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku berjudul “Tata Kelola Daerah Otonom Kepulauan” karya Dr. Muhlis Hafel, M.Si. pada Senin, 08 Desember 2025 secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Dr. Meita Istiana, S.IP., M.Si., selaku Dekan FHISIP UT. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguatan literasi akademik serta diskusi kritis terkait isu-isu tata kelola pemerintahan daerah, khususnya daerah kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan yang unik.
Sebagai penulis, Dr. Muhlis Hafel, M.Si. memaparkan latar belakang penulisan buku serta gagasan utama mengenai konsep tata kelola daerah otonom kepulauan. Beliau menjelaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda dengan daerah daratan, baik dari sisi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
Sesi bedah buku diperdalam oleh Prof. Dr. Susanti sebagai pembedah. Dalam paparannya, beliau mengulas kekuatan buku, relevansinya dengan konteks kebijakan pemerintahan daerah saat ini, serta memberikan catatan kritis untuk pengembangan riset dan praktik tata kelola daerah kepulauan ke depan. Diskusi berlangsung interaktif dan dipandu oleh Roman Hadi Saputro, S.S., M.I.P. selaku moderator.
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, serta peserta umum dari berbagai daerah. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait implementasi kebijakan otonomi daerah di wilayah kepulauan, tantangan koordinasi antarlembaga, serta peran pemerintah pusat dan daerah.
Melalui kegiatan bedah buku, FHISIP UT dalam hal ini Prodi Ilmu Pemerintahan, berharap dapat mendorong penguatan budaya akademik, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu strategis dalam pemerintahan daerah, serta menjadi ruang diseminasi gagasan ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik di Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan.
