FHISIP UT Gelar Studium Generale 2026: Kawal Profesionalisme Birokrasi di Tengah Dinamika Politik

BANDUNG, 29 Oktober 2026  — Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT) kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan seminar akademik tahunan Studium Generale 2026.

Mengusung tema "Meritokrasi di Persimpangan Politik dan Profesionalisme: Masa Depan Birokrasi Indonesia," Seminar ini dihadiri oleh 100 peserta secara luring di UT Bandung dan diikuti oleh lebih dari 500 peserta secara daring melalui platform Zoom, Live streaming UT TV, yang terdiri dari mahasiswa, dosen,masyarakat umum, serta praktisi administrasi publik. Kegiatan ini merupakan kolaborasi sinergis antara FHISIP UT, UT Bandung, Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Dekan FHISIP-UT, Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., secara resmi membuka jalannya acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa birokrasi Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Tarik-menarik antara kepentingan politik jangka pendek dan urgensi membangun institusi yang kuat dalam jangka panjang menjadi tantangan terbesar.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., MPM—yang hadir melalui Keynote Speaker Dr. Ir. Katmoko Ari Sambodo, M.Eng—menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem merit melalui manajemen talenta dan digitalisasi manajemen ASN, salah satunya lewat Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025.

Membedah Realitas Birokrasi dari Tiga Perspektif

Diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator Dr. Nur Ambia Arma, M.AP. ini menghadirkan tiga narasumber ahli:

1. Perspektif Kebijakan Nasional (BKN RI): Memaparkan peta jalan sistem merit nasional. Data hingga akhir 2024 menunjukkan masih perlunya akselerasi transformasi digital serta mitigasi intervensi politik di ratusan instansi pemerintah, khususnya pada aspek pengembangan karier dan suksesi.
2. Perspektif Realitas Daerah (Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.): Guru Besar Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah FHISIP UT ini mengupas risiko "kastanisasi birokrasi" dan politisasi di daerah, serta menekankan perlunya pengawasan independen untuk melindungi kelayakan aparatur.
3. Perspektif Kehendak Politik (Political Will) (Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP., M.Si.): Pakar Ilmu Administrasi Publik UNPAD ini menegaskan bahwa birokrasi harus anti-patronase dan memerlukan merit lock pada jabatan tinggi guna mencapai target pembangunan yang inklusif.

Komitmen Nyata FHISIP UT

Melalui Studium Generale 2026, FHISIP UT dan UT Bandung berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang diskursus akademik, tetapi juga memantik daya kritis mahasiswa dan generasi muda sebagai agen perubahan (agents of change) yang mendorong penerapan prinsip good governance di Indonesia