Women Empowerment : Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan oleh Agustina Hermanto (Tina Toon) – Aktris, Penyanyi, Mahasiswi UT S1 Program Studi Ilmu Hukum

 
Rabu, 13 September 2023 pukul 15.00-16.00 WIB, UT Radio http://utradio.ut.ac.id menyiarkan #CoffeeBreak “Women Empowerment: Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan”.
Narasumber : Agustina Hermanto (Tina Toon) – Aktris, Penyanyi, Mahasiswi UT S1 Program Studi Ilmu Hukum
Penyiar : Eva Fatimah
Saksikan jg di UT TV https://sl.ut.ac.id/UT-TV Bertanya ke DM IG radio.ut  saat acara berlangsung.
 
 
 
 

Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Rabu, 23 Agustus 2023 telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertempat di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan diikuti oleh 8 kampus, yaitu Universitas Terbuka, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Politeknik STIA LAN, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Nasional, Universitas Paramadina, Universitas Esa Unggul. Delegasi/tim peserta dari Universitas Terbuka diwakili oleh beberapa mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi dengan pendampingan dari Dosen-Dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Dina Fadiyah, S.IP, M.A., Sapto Setyo Nugroho, S.IP, M.A., Laras Ayu Andini, S.IP., M.A.Sos., Gunawan Wiradharma, M.Si, M.Hum dan Nur Ambia Arma, M.AP.


Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber yang berlatar belakang Akademisi, Aktivis dan Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini merupakan rincian aktivitas dari kebijakan/program penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum, kegiatan ini merupakan bentuk upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam menjalin kerjasama dengan Universitas Terbuka dan Universitas-Universitas lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Secara khusus, upaya ini juga merupakan upaya awal yang untuk ke depan dapat lebih terjalin kerjasama yang bersifat lebih lanjut, dengan berbagai program-program konkret setiap tahun dan sepanjang tahun antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta serta Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka sebagai Fakultas yang relevan dengan keilmuan atau urusan-urusan kesatuan bangsa dan politik.

 

 

Pengelola Jurnal FHISIP UT Lakukan Pendalaman Kualitas Jurnal Bersama Sriwijaya Law Review Universitas Sriwijaya

Sabtu, 5 Agustus 2023 para pengelola Jurnal FHISIP Universitas Terbuka (JIAPI, HUMAYA, dan IKOMIK) berkunjung ke markas Jurnal Sriwijaya Law Review (SLRev), Universitas Sriwijaya dalam rangka Pendalaman Kualitas Jurnal FHISIP. Pengelola Jurnal FHISIP disambut baik oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI), Dr. Febrian, SH., MS bersama segenap Pimpinan FH UNSRI dan para pengelola Jurnal Sriwijaya Law Review (SLRev) di Ruang Ujian Promosi Doktor , FH Tower, Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola Jurnal FHISIP yakni Editor in Chief, Managing Editor, perwakilan journal editor, dan IT Support dari  JIAPI (Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintah Indonesia), Jurnal HUMAYA (Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya), dan Jurnal IKOMIK (Ilmu Komunikasi dan Informasi).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Jurnal SLRev yang telah bereputasi di tingkat nasional maupun internasional. Jurnal SLRev telah memiliki SINTA 1, terindeks SCOPUS, dan indeks lainnya yang berskala internasional. Seperti yang diceritakan Dekan FH UNSRI pada awal mula terbentuknya Jurnal SLRev, mereka sudah memiliki visi untuk melahirkan jurnal yang bereputasi internasional, sehingga mereka menerapkan standar internasional pada tata kelola jurnalnya. Tidak hanya itu, Dekan FH UNSRI menjelaskan dengan detail mengenai pengelolaan Online Journal System (OJS) SLRev yang mereka miliki, mulai dari jumlah visitor, wilayah asal visitor, aktivitas visitor saat mengakses OJS SLRev, editorial team dan peer review yang terdiri dari lintas negara, hingga jumlah artikel yang disitasi oleh visitor.

Pengelolaan jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama para tim pengelola jurnal itu sendiri. Disampaikan oleh Dr. Annalisa Y, M.Hum bahwa komitmen pengelola jurnal sangat penting dalam mengelola hingga melakukan penerbitan jurnal. Komitmen ini menjadi kunci konsistensi pengelola untuk menjaga kualitas artikel yang diterbitkan. Beliau membagikan kiat bahwa agar mencapai jurnal yang bereputasi para pengelola jurnal harus konsisten menjaga waktu dan  jumlah terbitan jurnalnya dalam periode satu tahun. Kualitas substansi juga sangat penting diperhatikan diantarnya judul yang harus sesuai dengan author guideline (jumlah kata, cara penulisan), abstrak yang harus mengandung IMRaD Structure, latar belakang yang memuat penelitian terdahulu agar menunjukkan state of the art, pengecekan relevansi tujuan riset dengan isi pembahasan, dan penulisan kesimpulan yang berupa paragraf. Pencantuman referensi juga perlu diperhatikan dari sisi jumlah referensi yang digunakan, tahun terbitan, serta cara penulisan sitasi. Banyak hal yang diperoleh dari kegiatan ini, terutama saat sesi diskusi dilakukan. Para pengelola Jurnal FHISIP mendapatkan gambaran penting akan kualitas pengelolaan jurnal. Seperti yang ditegaskan oleh Dekan FH UNSRI terkait penamaan jurnal ketika berorientasi pada jurnal internasional dapat menggunakan Bahasa Inggris, dalam struktur pengelola jurnal harus melibatkan administrasi. Kunci terpenting dalam pendalaman kualitas jurnal yang bereputasi internasional adalah passion¸ komitmen pimpinan fakultas, akurasi, dan ketepatan sasaran.

Sesi kunjungan ditutup dengan tur Fakultas Hukum UNSRI, tim pengelola Jurnal FHISIP diajak berkeliling gedung Sriwijaya Law Review untuk melihat proses pengelolaan jurnal secara langsung. Setelah itu dilakukan pertukaran cinderamata oleh kedua tim pengelola jurnal. Besar harapan para pengelola jurnal agar pendalaman kualitas jurnal ini menjadi motor penggerak bagi tim pengelola Jurnal FHISIP untuk terus konsisten meningkatkan reputasi jurnal di tingkat nasional hingga internasional.

 

 

“STRATEGI MENGHADAPI SEMESTER BARU” Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB

Halo rekan-rekan mahasiswa prodi ilmu hukum ut
Memasuki tahun ajaran 2023/2024 banyak hal yang harus dipersiapkan
Terutama perkuliahan di semester baru.
Yuk kita bahas “STRATEGI MENGHADAPI SEMESTER BARU” dalam Prodi Ilmu Hukum Menyapa Seri 11.

Narasumber : Dr. Jeffri Arlinandes Chandra, S.H.,M.H (dosen prodi Ilmu Hukum)
Moderator : Avelyn Pingkan Komuna, S.H.,M.H. (dosen prodi Ilmu Hukum)

Kegiatan akan dilaksanakan pada :
Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 09.00wi
Link Zoom : https://sl.ut.ac.id/ProdiSapaHukum
Link Live Youtube : https://sl.ut.ac.id/ProdiSapaHukum-YT

Ingat ya persiapan yang maksimal adalah faktor kunci hasil yang optimal!
Salam keadilan !

Saksikan ya!

 

 

Doktor FHISIP Universitas Terbuka “Selamat dan Sukses Dr. Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H.”

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka kembali bersuka cita dengan bertambahnya satu dosen lagi dengan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Dosen tersebut adalah Dr. Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H yang menyelesaikan disertasi tentang “Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Peradilan (Contempt Of Court) Guna Mewujudkan Supremasi Konstitusi Di Indonesia” melalui sidang promosi doktor yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Aula Gedung 3 (Gedung Amiek Sumindriyatmi) Fakultas Hukum Sebelas Maret,. Pencapaian gelar ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk menjalani perjalanan akademis, spiritual dan intelektual. Penyelesaian studi ini dibantu oleh beberapa promotor dan co-promotor serta penguji. Adapun susunan Dewan Penguji Promosi Doktor Ujian Terbuka yakni sebagai berikut Ketua Penguji Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Rektor UNS), Sekertaris Penguji yakni Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H.,S.H., M.M (Dekan FH UNS), Promotor/Penguji Bapak Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum, Co-Promotor 1/Penguji Bapak Dr. Muhammad Rustamaji,S.H.,M.H, Co-Promotor 2/Penguji Bapak Dr. Agus Riewanto,S.H.,S.Ag., M.Ag., Penguji Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S H , M H (Wakil Dekan Bidang Akademik FH UNS), Penguji Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum (Ka.Prodi Program Doktor Ilmu Hukum UNS), Penguji Bapak Dr. Sulistyanta, S.H., M. Hum, Penguji Eksternal Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum (Sekertariat S3 Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang).

Topik yang menjadi konsentrasi riset disertasi adalah tentang problematika ketidaktaatan dalam pelaksanaan putusan peradilan pada umumnya dan khususnya putusan judicial review Mahkamah Konstitusi RI yang memiliki karakteristik final and binding, erga omnes. Mengingat bahwa judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legisslatif dan eksekutif, hal tersebut didasarkan pada pemikiannya bahwa judicial review sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum yang tertinggi tepatnya dikatakan “the same inherent duty of court to ensure that each legal action conform to a superior law”. Ketidaktaatan muncul dikarenakan fenomena prilaku yang dikenal dengan legal consciousness as against the law yakni kesadaran hukum dalam mewujudkan menentang hukum atau melanggar hukum, ketidaktaatan atau pembangkangan terjadi karena sikap tidak peduli kepada hukum (lawlessnes), bertolak dari motif selfishness atau kepentingan pribadi atau golongan tertentu belaka. Kemudian tidak terdapat instrumen hukum yang menjamin dan sebagai sarana preventif maupun represif dalam menanggulangi prilaku ketidaktaatan terhaddap putusan putusan peradilan pada umumnya dan khususnya putusan judicial review Mahkamah Konstitusi RI. Maka diperlukanlah upaya prevensif (preventif law review) dan Represif baik dalam ranah Hukum Tata Negara maupun dalam ranah hukum Pidana sebagai ultimum remidium melalui pembaharuan hukum pidana pada formulasi contempt of court di Indonesia.