SEMARANG – Dalam upaya mewujudkan pelayanan hukum yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT) tengah bersiap mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) universitas. Sebagai langkah pemantapan, delegasi FHISIP UT melaksanakan studi banding (benchmarking) ke Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang.
Kunjungan strategis ini bertujuan untuk melihat dan mempelajari langsung praktik baik pengelolaan lembaga bantuan hukum yang selama ini telah dijalankan oleh UIN Walisongo melalui Lembaga Penyuluhan dan Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LPKBHI).
Kehadiran tim dari UT yang terdiri atas Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, S.H., LL.M., Dosen S1 Ilmu Hukum, Hanif Hardianto, S.H., M.H., serta Asisten Manajer Kantor Laboratorium UT, Susilo Edi Prianto, S.E., M.M., disambut dengan hangat. Jajaran pimpinan FSH UIN Walisongo, yakni Wakil Dekan III, Dr. M. Harun, M.H., dan Direktur LPKBHI, Drs. Maksun, M.Ag., turut hadir langsung menerima delegasi ini.
Pertemuan ini menjadi wadah diskusi yang sangat komprehensif bagi kedua institusi. Tim UT banyak menggali informasi mengenai aspek-aspek krusial dalam membangun LBH di lingkungan kampus. Pembahasan mencakup banyak hal, mulai dari fondasi dan struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), hingga alur pemberian layanan konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, didiskusikan pula strategi menjalin kemitraan yang kuat dengan lembaga peradilan, instansi pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya, guna memastikan LBH dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan. Bagi FHISIP UT, rekam jejak dan pengalaman operasional LPKBHI UIN Walisongo menjadi rujukan yang sangat berharga sebelum LBH UT resmi berdiri.
Direktur LPKBHI UIN Walisongo, Drs. Maksun, M.Ag., menyambut positif antusiasme dan inisiatif dari FHISIP UT. Menurutnya, kolaborasi dan berbagi pengalaman antarkampus adalah kunci untuk membangun ekosistem layanan hukum yang kuat.
“Langkah studi banding antarlembaga bantuan hukum perguruan tinggi ini sangat strategis. Kita saling menguatkan kapasitas agar kampus benar-benar hadir memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat,” tuturnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Dekan III FSH UIN Walisongo, Dr. M. Harun, M.H. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sebatas ajang bertukar ilmu administrasi, melainkan pembuka pintu kerja sama lintas kampus (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Ke depannya, kedua fakultas berpeluang besar untuk berkolaborasi dalam penelitian akademik, peningkatan kompetensi mahasiswa hukum, hingga program pengabdian kepada masyarakat.
Kunjungan ini diharapkan menjadi batu loncatan yang mempererat hubungan antara FHISIP UT dan FSH UIN Walisongo. Melalui persiapan yang matang dari hasil studi banding ini, LBH Universitas Terbuka kelak diharapkan dapat hadir sebagai lembaga profesional yang responsif membantu masyarakat luas dalam mendapatkan hak dan akses keadilan hukum.