Rabu, 23 Agustus 2023 telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertempat di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan diikuti oleh 8 kampus, yaitu Universitas Terbuka, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Politeknik STIA LAN, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Nasional, Universitas Paramadina, Universitas Esa Unggul. Delegasi/tim peserta dari Universitas Terbuka diwakili oleh beberapa mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi dengan pendampingan dari Dosen-Dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Dina Fadiyah, S.IP, M.A., Sapto Setyo Nugroho, S.IP, M.A., Laras Ayu Andini, S.IP., M.A.Sos., Gunawan Wiradharma, M.Si, M.Hum dan Nur Ambia Arma, M.AP.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber yang berlatar belakang Akademisi, Aktivis dan Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini merupakan rincian aktivitas dari kebijakan/program penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
Secara umum, kegiatan ini merupakan bentuk upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam menjalin kerjasama dengan Universitas Terbuka dan Universitas-Universitas lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Secara khusus, upaya ini juga merupakan upaya awal yang untuk ke depan dapat lebih terjalin kerjasama yang bersifat lebih lanjut, dengan berbagai program-program konkret setiap tahun dan sepanjang tahun antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta serta Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka sebagai Fakultas yang relevan dengan keilmuan atau urusan-urusan kesatuan bangsa dan politik.
