SEMARANG – Dalam upaya mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, Universitas Terbuka (UT) melaksanakan kunjungan benchmarking dan penjajakan kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Tengah, pada Senin (9/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bima ini secara khusus membahas rintisan Program Pembentukan Paralegal Open Society di lingkungan kampus.
Delegasi akademik UT yang dipimpin oleh Direktur UT Semarang, Iqbal Miftakhul Mujtahid, dan Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum FHISIP UT, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, disambut langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jateng, Delmawati, beserta jajaran fungsional Penyuluh Hukum.
Dalam sambutannya, Delmawati menegaskan komitmen Kemenkum Jateng untuk merangkul institusi pendidikan. “Kami menyambut baik inisiatif akademik ini. Kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat esensial untuk memperluas literasi hukum. Harapannya, sinergi ini akan bermuara pada pengembangan program paralegal yang berdaya guna bagi masyarakat,” ungkapnya.
Direktur UT Semarang, Iqbal Miftakhul Mujtahid, memaparkan bahwa langkah penjajakan ini didorong oleh tingginya antusiasme masyarakat terhadap keilmuan hukum terapan. Direktur mencatat, Program Studi Hukum merupakan prodi dengan peminat tertinggi kedua di UT setelah Manajemen. Mahasiswanya pun tidak hanya didominasi oleh lulusan baru, melainkan juga lintas profesi, termasuk tenaga kesehatan. Fakta ini merepresentasikan tingginya kebutuhan integrasi antara teori akademik dan pemahaman hukum praktis.
Menyambung hal tersebut, Kaprodi Hukum FHISIP UT, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, menyampaikan visi fakultas yang saat ini tengah mempersiapkan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) universitas. Oleh karena itu, UT membutuhkan wawasan komprehensif terkait standardisasi penyelenggaraan pelatihan paralegal, persyaratan administratif, hingga proses akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah agar sejalan dengan kerangka regulasi.
Merespons urgensi akademik tersebut, Delmawati membagikan praktik baik (best practices) mengenai teknis legalitas LBH. Beliau menjelaskan bahwa pelatihan paralegal idealnya dieksekusi bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi. Pelatihan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya sembilan materi dasar dengan durasi minimal tiga hari guna memastikan kompetensi paralegal saat terjun ke masyarakat. Sepanjang tahun 2026, Kemenkum Jateng telah memfasilitasi pembekalan bagi sekitar 4.000 paralegal.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS). Ketua Tim Kerja HRBTI Kanwil Kemenkum Jateng, Hazmi Saefi, menyampaikan bahwa dokumen PKS telah memasuki tahap koreksi dan telaah lanjutan. Selaras dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Naskah Kerja Sama, draf tersebut kini tengah dikoordinasikan lebih lanjut ke tingkat pusat di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Ke depannya, baik Universitas Terbuka maupun Kemenkum Jateng optimistis bahwa kemitraan ini akan bertransformasi menjadi kolaborasi konkret yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan hukum bagi mahasiswa UT, tetapi juga berhasil mencetak paralegal andal yang siap memperluas akses keadilan di tengah masyarakat.