MAKASSAR – Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas lulusan, Universitas Terbuka (UT) Makassar melaksanakan penjajakan kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan. Pertemuan audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil pada Rabu (11/11/2026) ini berfokus pada peluang kolaborasi di sektor bantuan hukum, fasilitasi pelatihan dan sertifikasi paralegal, serta pengembangan program magang bagi mahasiswa.
Direktur UT Makassar, Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, menyampaikan bahwa langkah penjajakan ini merupakan tahapan awal dalam perumusan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara institusi pendidikan dan pemerintah. Mengingat UT Makassar saat ini belum menaungi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara mandiri, bimbingan dan koordinasi teknis dari Kanwil Kemenkum Sulsel menjadi krusial untuk memfasilitasi program layanan hukum di lingkungan kampus.
Lebih lanjut, Prof. Rahman menekankan pentingnya pembekalan keahlian praktis bagi sivitas akademika. Melalui akses pelatihan dan sertifikasi paralegal—yang secara regulasi dapat diikuti dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA—mahasiswa UT diharapkan memiliki kompetensi tambahan (nilai tambah) yang terstandardisasi sebelum menyelesaikan masa studinya.
Selain penguatan di ranah paralegal, penjajakan PKS ini juga diproyeksikan untuk mengakomodasi program magang mahasiswa. Skema teknis, ruang lingkup kolaborasi, dan bentuk kegiatan akan dimatangkan lebih lanjut agar sepenuhnya selaras dengan kebutuhan akademik mahasiswa maupun standar operasional Kemenkum.
Inisiatif kolaborasi lintas institusi ini mendapat respons yang sangat positif dari Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu memberikan ruang terbuka bagi perguruan tinggi untuk bersinergi, terutama dalam program-program yang berorientasi pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia.
“Peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus, adalah tanggung jawab fundamental kita bersama. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Sulsel sangat menyambut baik dan siap mendorong kolaborasi konkret ini agar memberikan dampak nyata, baik bagi penguatan SDM mahasiswa UT maupun perluasan akses bantuan hukum di Sulawesi Selatan,” tegas Ikmal.
Ke depannya, draf PKS ini akan dikaji dan didalami lebih lanjut secara kelembagaan. Sinergi antara UT Makassar dan Kanwil Kemenkum Sulsel ini diharapkan segera bermuara pada implementasi program yang konstruktif, berkelanjutan, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat mengakses keadilan.