Tangerang Selatan, 24 Agustus 2026 – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan penyampaian Laporan Akhir Kajian Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang, dengan fokus pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Konsumsi Tenaga Listrik dan Pajak Reklame. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian riset tahun kedua dari kerja sama antara FHISIP UT dan Pemerintah Kota Tangerang.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Majelis Wali Amanat UT, Kampus Pondok Cabe, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Drs. Herman Suwarman, M.Si., beserta jajaran Pemerintah Kota Tangerang. Turut hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, Agus Andriansjah, S.E., M.M., Kepala Bidang Pendapatan Lainnya Ciprianus Suhud Muji Santoso, A.P., Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Venden Yuda Negara, S.Psi., M.Si., H. Nahyudin, S.E., M.M., selaku Ketua Tim Penelaah Teknis Kebijakan, serta Kepala Sub Bidang Penetapan Mohamad Fahmi, S.IP., M.Han.
Dari pihak Universitas Terbuka, kajian dipimpin oleh Dr. Muhtarom, S.E., M.M., dengan anggota tim yang terdiri atas Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D., Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., Dr. Sodikin, S.Pd., M.Si., Aji Fajar Suryo Antoro, S.E., M.A., Syafiqoh Nurhayati, S.E.Sy., M.A., Sarah Fadilla, S.Pd., M.A.B., dan Muhamad Lazuardi, S.Kom.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Drs. Herman Suwarman, M.Si., menyampaikan apresiasi atas kontribusi Universitas Terbuka melalui kajian yang dilakukan secara berkelanjutan bersama Pemerintah Kota Tangerang. Menurutnya, hasil kajian tersebut dapat menjadi salah satu masukan penting bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Herman juga menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Tangerang dan Universitas Terbuka. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin selama dua tahun tidak berhenti pada penyampaian hasil kajian, tetapi dapat terus dikembangkan melalui berbagai kajian dan penelitian lain yang relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Tangerang.
Sementara itu, Kepala BPKD Kota Tangerang, Agus Andriansjah, menyampaikan bahwa penguatan PAD menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring dengan adanya penurunan Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk semakin mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Menjawab kebutuhan tersebut, Dr. Muhtarom memaparkan bahwa kajian ini berangkat dari persoalan mendasar berupa kesenjangan penerimaan (tax gap), yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut dengan realisasi penerimaan yang diterima daerah.
Pada Pajak Reklame, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan penerimaan yang cukup besar. Salah satu faktor utamanya adalah masih terdapatnya objek reklame yang beroperasi tetapi belum terdata atau terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara itu, PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik menunjukkan kesenjangan yang relatif lebih kecil dan stabil karena mekanisme pemungutannya terintegrasi dengan tagihan listrik pelanggan.
Berdasarkan temuan tersebut, tim kajian merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang.
Untuk Pajak Reklame, tim merekomendasikan penguatan ekstensifikasi pendataan objek pajak berbasis Geographic Information System (GIS) dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan objek reklame tertinggi. Selain itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian regulasi mengenai masa pajak reklame agar lebih sesuai dengan karakteristik serta perkembangan industri periklanan modern.
Sementara itu, untuk PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik, kajian merekomendasikan penyesuaian tarif secara selektif dan bertahap pada golongan pelanggan tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat serta ruang kebijakan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Hasil penentuan prioritas strategi menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) juga dimanfaatkan untuk menyusun urutan kebijakan yang dinilai paling layak untuk diprioritaskan. Kajian tersebut turut dilengkapi dengan proyeksi penerimaan daerah untuk tahun anggaran 2027 dan 2028, yang dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah.
Penyampaian laporan akhir ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama tahun kedua antara FHISIP Universitas Terbuka dan Pemerintah Kota Tangerang. Hasil kajian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang, khususnya dalam penyusunan kebijakan optimalisasi PAD yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Komitmen untuk melanjutkan kolaborasi sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tangerang menjadi momentum penting bagi kedua institusi untuk terus membangun sinergi. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi diharapkan dapat terus berkontribusi melalui kepakaran akademik dan hasil penelitian, sementara Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan ruang implementasi bagi berbagai rekomendasi berbasis kajian untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Ke depan, kolaborasi antara Universitas Terbuka dan Pemerintah Kota Tangerang diharapkan tidak hanya berlanjut dalam bidang optimalisasi PAD, tetapi juga berkembang pada berbagai kajian kebijakan publik lainnya yang strategis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tangerang.